Sosialisasi Kepres 12/2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) berbasis pada Wilayah Sungai (WS) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) SDA Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Nilawati Lubis mengemukakannya dalam pembukaan Sosialisasi Kepres No. 12 tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA), (21/6), di Bali.
"Penyusunan Kepres tentang Penetapan WS telah melalui proses panjang yang dimulai sejak tahun 2008 sampai akhirnya ditetapkan pada bulan April 2012", ujar Nilawati. Namun, sebelum Kepres ini ditetapkan, terdapat Peraturan Menteri (Permen) PU No. 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan WS, yang disusun sebagai acuan hukum sementara mengenai penetapan WS di seluruh wilayah Indonesia sampai Kepres ditetapkan.
Kepres No. 12 Tahun 2012 menetapkan jumlah WS di Indonesia terbagi dalam 131 WS yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Lintas Strategi Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan 15 WS Dalam Kabupaten/Kota.
Pengelolaan SDA yang terletak pada WS Lintas Negara, Lintas Provinsi dan Strategis Nasional merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sedangkan WS Lintas Kabupaten/Kota merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan WS Dalam Kabupaten/Kota merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Jika pada Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 jumlah WS yang ditetapkan sebanyak 133 WS, namun dalam penyusunan pola WS, baik yang sudah atau dalam proses penetapan dan belum atau dalam proses penyusunan, harus menyesuaikan dengan WS yang ditetapkan pada Kepres No. 12 Tahun 2012", lanjut Nilawati.
Peserta undangan pada acara sosialisasi ini terdiri dari para Kepala Sub Direktorat di lingkungan Ditjen SDA Pusat, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Direktorat Jenderal SDA, Kepala Dinas PU/PSDA Provinsi, Kepala Dinas PU Kabupaten khususnya di wilayah timur Indonesia yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk pembuatan pola WS.
Sosialisasi ini turut mengundang Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setditjen SDA dan Kepala Sub Direktorat (Subdit) Perencanaan Wilayah Sungai Direktorat Bina PSDA yang diwakili oleh Kepala Seksi Wilayah I Subdit Perencanaan Wilayah Sungai sebagai narasumber.

Sumber : pu.go.id